Sumber: Radar Tulungagung / Jawa Pos

Tanggal: 6 Mei 2026

Kredit: Tim Redaksi

Tautan: https://radartulungagung.jawapos.com/nasional/2605060139/kppu-desak-pembaruan-uu-anti-monopoli-sudah-27-tahun-perlu-perangkat-hukum-up-to-date

“Sudah 27 tahun, perlu perangkat hukum yang lebih mutakhir.”

Ringkasan Isi

Pemberitaan ini menyoroti desakan KPPU agar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diperbarui setelah berlaku sekitar 27 tahun. Perubahan cepat dalam perdagangan digital membuat perangkat hukum lama dinilai belum memadai untuk menghadapi bentuk-bentuk persaingan baru.

Kebutuhan pembaruan terutama berkaitan dengan kekuatan penegakan keputusan KPPU, pengawasan terhadap merger dan akuisisi, dominasi platform digital, penguasaan data, serta praktik yang dapat menghambat pelaku usaha lokal memasuki pasar.

AAKLESIA mendukung penguatan regulasi anti-monopoli dan mendorong pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap e-commerce, algoritma, serta struktur pasar digital. Tujuannya adalah membangun persaingan sehat, kesetaraan kesempatan, kepastian hukum, dan iklim investasi yang lebih adil.

Catatan: halaman sumber membatasi akses teks melalui sistem pembacaan otomatis. Ringkasan ini disusun dari metadata artikel dan pokok pemberitaan paralel mengenai audiensi KPPU-AAKLESIA pada tanggal yang sama.

Baca artikel asli melalui tautan sumber di atas.