Sumber: RM.id / Rakyat Merdeka

Tanggal: 6 Mei 2026, 21.18 WIB

Kredit: Redaksi RM.id

Tautan: https://rm.id/baca-berita/nasional/310090/aaklesia-dukung-kppu-desak-pembaruan-uu-antimonopoli

“UU Anti-Monopoli dibuat 27 tahun lalu, sementara perkembangan usaha digital berlangsung sangat pesat.”

Ringkasan Isi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai perangkat hukum persaingan usaha Indonesia perlu diperkuat agar mampu mengikuti perkembangan ekonomi digital. Dalam audiensi dengan Asosiasi Advokat & Konsultan Logistik E-commerce Indonesia (AAKLESIA), Komisioner KPPU Gopera Panggabean menyoroti usia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang telah mencapai sekitar 27 tahun.

Menurut Gopera, perubahan model bisnis digital, dominasi platform, penguasaan data, serta kompleksitas industri e-commerce menuntut instrumen hukum yang lebih relevan dan mutakhir. KPPU juga memerlukan dukungan legislatif agar dapat menangani perselisihan usaha dengan lebih efektif.

Pembahasan mencakup penguatan kewenangan eksekusi KPPU, pengawasan merger dan akuisisi, pencegahan praktik self-preferencing dan monopoli data, serta penerapan prinsip digital jurisprudence yang lebih adaptif terhadap algoritma dan ekosistem digital.

Ketua AAKLESIA Muhammad Chozin mendukung agenda tersebut. Ia menilai penguatan kewenangan KPPU penting untuk melindungi pelaku usaha lokal dari kecenderungan winner-takes-all dan untuk memperkuat citra Indonesia sebagai tujuan investasi yang adil.

Baca artikel asli melalui tautan sumber di atas.